LAMPIRAN II. PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG OLEH PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
2. Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dan dilakukan terhadap RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan/atau RTRW Kota yaitu dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR tingkat daerah dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Lingkup wilayah SPPR oleh Pemerintah Daerah adalah wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW sesuai kewenangannya.

Lingkup program pemanfaatan ruang yang ditelaah dalam penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah adalah seluruh program infrastruktur untuk mewujudkan fungsi kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SPPR oleh Pemerintah Provinsi menelaah program yang menggunakan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
2. SPPR oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menelaah program yang menggunakan sumber pembiayaan APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

A. PENYUSUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Tata cara penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap utama yaitu:

1. Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan;
2. Inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan;
3. Analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah berbasis spasial; dan
4. Perumusan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Hasil penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:

1. Buku Rencana Terpadu SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
2. Album Peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak).

Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan merupakan upaya untuk mengidentifikasi sasaran wilayah/kawasan yang disebutkan dalam dokumen RTR maupun dokumen rencana pembangunan. Wilayah/Kawasan yang teridentifikasi akan menjadi acuan keterpaduan fungsi dan lokasi untuk program infrastruktur yang direncanakan. Perwujudan infrastruktur pada dasarnya adalah untuk mendukung fungsi pengembangan pada wilayah/kawasan yang diarahkan pengembangannya dalam RTR maupun rencana pembangunan.

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan RTR dilakukan dengan melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam RTRW di daerah dan meninjau konsistensi arahan pengembangan wilayah/kawasan pada RTR yang lebih makro. SPPR Provinsi melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTRWN, RTR KSN hingga RTR laut seperti RZ KAW dan RZ KSNT pada wilayah provinsi. SPPR Kabupaten/Kota melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTRWN, RTR KSN hingga RTRWP pada wilayah Kabupaten/Kota.

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan rencana pembangunan dilakukan dengan melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan pada lingkup wilayah daerah yang diamanatkan dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah antara lain:

1. RPJMN;
2. Kebijakan nasional yang bersifat strategis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu dan lain sebagainya; dan
3. RPJMD.

Hasil identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan RTR dan rencana pembangunan diinventarisasi menjadi acuan sasaran pengembangan wilayah/kawasan dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

1. Sasaran wilayah/kawasan dari RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota;
2. Sasaran wilayah/kawasan pada lingkup wilayah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTR KSN.
3. Sasaran wilayah/kawasan pada lingkup wilayah provinsi yang tercantum dalam dalam RZ KAW dan RZ KSNT.
4. Sasaran wilayah/kawasan dari RPJMN, dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis dan RPJMD di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

b. Proses

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

1. Identifikasi seluruh sasaran wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam RTRW di wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan disusun SPPR.
2. Identifikasi seluruh sasaran wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam RTR tingkat nasional di wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan disusun SPPR.
3. Jika dalam lingkup wilayah provinsi sudah terdapat RZ KAW dan/atau RZ KSNT, maka dilakukan identifikasi wilayah/kawasan yang tercantum dalam RZ KAW dan RZ KSNT pada wilayah provinsi yang disusun SPPR.
4. Identifikasi sasaran wilayah/kawasan dari RPJMN, dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis, dan RPJMD di wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan disusun SPPR. Wilayah/kawasan dalam dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis yang dimaksud adalah wilayah/kawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu, dan lain sebagainya.
5. Identifikasi dan pengklasifikasian kawasan disusun berdasarkan tipologi kawasan sebagai berikut:
   1. Sistem Perkotaan/Pusat Permukiman/Pusat Pelayanan
      contoh: PKN, PKW, PKL, dsb.
   2. Kawasan Andalan
      contoh: Kawasan Banda Aceh dan sekitarnya, Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan sekitarnya, dsb (dapat disebutkan juga program perwujudan kawasan Andalan terkait yang diamanatkan di dalam Lampiran Indikasi Program Utama RTRWN, seperti Kawasan Industri, KEK, dan KSPN).
   3. Kawasan Strategis Nasional (KSN)
      contoh: Kawasan Perbatasan Negara di Maluku (dalam lingkup Provinsi Maluku), Kawasan Teropong Bintang Bosscha (dalam lingkup Kab/Kota), dsb
   4. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
      contoh: KSP Senggigi-Tiga Gili Air, KSP Agropolitan Alas Utan, dsb.
   5. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK)
      contoh: KSK Kawasan Kota Pusaka Soasio, KSK Kawasan Perdagangan Jasa Sarimalaha, dsb.
6. Jika wilayah/kawasan yang tercantum di dalam RZ KAW, RZ KSNT, RPJMN, dokumen dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis, serta RPJMD belum tercantum atau terdapat perbedaan fungsi dalam RTRWP/RTRWK, maka diberi tanda bintang (*) sebagai bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW, serta diinventarisasi dan diintegrasikan dengan sasaran pengembangan wilayah/kawasan pada Matriks 1 Kolom (11).

c. Output

Output yang dihasilkan pada tahap ini adalah Matriks 1 (M1) Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan yang memuat:

1. Daftar inventarisasi wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTR maupun rencana pembangunan. Hasil inventarisasi kawasan ini yang akan menjadi acuan pencantuman sasaran wilayah/kawasan yang didukung oleh setiap program yang akan dikaji dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan pada tahap berikutnya; dan
2. Hasil identifikasi wilayah/kawasan yang tercantum di dalam RZ KAW, RZ KSNT, RPJMN, dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis, serta RPJMD, tetapi belum tercantum dalam RTRWP/RTRWK sebagai masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

Format Matriks 1 Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tercantum pada Tabel II.1.

TABEL II.1. FORMAT MATRIKS 1 SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH/KAWASAN

No.	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota)	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTR Tingkat nasional dan Provinsi**)					Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan Rencana Pembangunan			Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Provinsi .... / Kabupaten ..../Kota ....
		RTRWN	RTR Pulau/ Kepulauan	RTR KSN	RZ KAW ... / RZ KSNT	RTRW Provinsi	RPJMN	Kebijakan Nasional yang Bersifat strategis	RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	Sistem Perkotaan / Pusat Permukiman / Pusat Pelayanan
1.
2.
B.	Kawasan Andalan
1.	Kawasan Andalan ...
a.
b.
2.	Kawasan Andalan ...
a.
b.
C.	Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota/RDTR
1.
2.

Keterangan:

1. Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan dalam pengisian tipologi kawasan dan nama kawasan.
2. Kolom (2) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTRW di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota
• *) untuk SPPR RTRW Provinsi: Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan dilakukan berdasarkan RTRW Provinsi.
• untuk SPPR RTRW Kabupaten: Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan dilakukan berdasarkan RTRW Kabupaten.
• untuk SPPR RTRW Kota: Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan dilakukan berdasarkan RTRW Kota.
3. Kolom (3) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTRWN di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.
4. Kolom (4) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Pulau/Kepulauan di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.
5. Kolom (5) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Kawasan Strategis Nasional di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.
6. Kolom (6) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RZ KAW dan/atau RZ KSNT di dalam wilayah provinsi (jika ada) (khusus SPPR Provinsi).
7. Kolom (7) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi di dalam wilayah kabupaten/kota (jika ada) (khusus SPPR Kabupaten/Kota).
8. Kolom (8) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.
9. Kolom (9) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu, dan lain sebagainya di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.
10. Kolom (10) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.
11. Kolom (11) : Hasil inventarisasi dan integrasi seluruh sasaran wilayah/kawasan yang diperoleh dari RTR dan rencana pembangunan di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.

2. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan

Inventarisasi dan Sintesis RTR dengan Rencana Pembangunan dilakukan untuk mengumpulkan daftar indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan berdasarkan RTRW maupun rencana pembangunan, serta menyusun sintesis program yang mempertajam indikasi program utama menjadi bahasa program hingga level kegiatan/sub kegiatan disertai dengan keterangan lokasi pelaksanaan program.

Inventarisasi program dilakukan dengan menginventarisasi rencana struktur ruang RTRW, indikasi program utama RTRW, serta program sektoral dan kewilayahan dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis sehingga dapat terkumpul seluruh program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.

Kemudian dilakukan sintesis program melalui penajaman bahasa program hingga level kegiatan/sub kegiatan beserta dengan keterangan lokasi program.

Sintesis akan menghasilkan jenis program/kegiatan dan lokasi yang lebih jelas sehingga dapat lebih mudah dan siap untuk dilakukan analisis sinkronisasi program berbasis spasial antarprogram.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

1. Rencana Struktur Ruang RTRW.
2. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang RTRW.
3. Tahun pelaksanaan program RTRW.
4. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN pada wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang RTRW Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi yang menjadi lingkup wilayah penyusunan SPPR atau indikasi program perwujudan struktur ruang RTRW Provinsi pada wilayah kabupaten/kota yang menjadi lingkup wilayah penyusunan SPPR.
6. Rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan (RPJMN, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, Renstra Perangkat Daerah, rencana induk sektoral daerah, dan rencana kebijakan nasional yang bersifat strategis).

Input inventarisasi program sektoral dan kewilayahan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Daerah tercantum pada Tabel II.2.

TABEL II.2. INPUT INVENTARISASI PROGRAM SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

No.	Dokumen Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis	Kriteria dan Penjelasan
	1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana dan program dalam RPJMN yang terdapat di lingkup wilayah penyusunan SPPR Daerah Catatan: Dalam hal RPJMN belum ditetapkan, maka dapat mengacu pada Rancangan RPJMN.
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Catatan: Dalam hal RPJMD belum ditetapkan, maka dapat mengacu pada RPD atau Rancangan RPJMD.
3	Rencana Strategis Perangkat Daerah	Merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan (legal). Contoh: Renstra Dinas PUPR, dsb.
4	Rencana pembangunan sektoral	Merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral di daerah yang merupakan amanat dari undang-undang atau peraturan daerah yang telah ditetapkan (legal) selain Renstra Perangkat Daerah, umumnya ditetapkan dengan SK Gubernur/Walikota/Bupati atau SK Kepala Badan/Dinas. Contoh: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten dsb.
5	Kebijakan nasional yang bersifat strategis	Merupakan kebijakan, program dan/atau proyek yang memiliki sifat strategis secara nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam hal ini, program/proyek nasional bersifat strategis yang terdapat dalam lingkup wilayah penyusunan SPPR Daerah. Contoh: Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang KEK, KI, KSPN, atau percepatan pengembangan kawasan tertentu.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

1. Inventarisasi rencana struktur ruang dan indikasi program utama RTRW yang mengarah kepada perwujudan rencana struktur ruang sesuai periode 5 (lima) tahun SPPR Jangka Menengah dan backlog program yang belum terlaksana ada indikasi program utama RTRW tersebut berdasarkan data dan informasi keterlaksanaan program. Jika terdapat perincian program atau program sektoral pada rencana struktur ruang tetapi tidak terdapat pada indikasi program utama maupun sebaliknya, maka tetap dimasukkan dan diinventarisasi.
2. Peninjauan terhadap keselarasan indikasi program utama yang diamanatkan dalam RTRW Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang di susun SPPRnya.
3. Peninjauan terhadap keselarasan indikasi program utama yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTRW Provinsi untuk Penyusunan SPPR Provinsi atau peninjauan terhadap keselarasan indikasi program utama yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten/Kota untuk Penyusunan SPPR Kabupaten/Kota.
4. Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan dalam rencana pembangunan (RPJMN, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, Renstra Perangkat Daerah, rencana induk sektoral daerah, dan rencana kebijakan nasional yang bersifat strategis) sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTRW.
5. Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan dapat ditambahkan jika terdapat perincian program atau program lain yang tidak terdapat dalam RTRW namun terdapat dalam rencana pembangunan.
6. Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dilakukan dengan penajaman program dan lokasi berdasarkan rencana struktur ruang dan indikasi program utama sampai level kegiatan/sub kegiatan. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan disusun dengan menggunakan nomenklatur program berdasarkan pada peraturan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kemudian, ditambahkan kode program berdasarkan jenis infrastruktur mengacu pada Tabel II.3.
7. Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang didukung oleh program yang sudah terinventarisir dan lokasi cakupan wilayah administrasi sesuai dengan output dari Matriks 1 Kolom (11).
8. Identifikasi tahun pelaksanaan program mengacu kepada arahan indikasi program utama RTRW.
9. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan disajikan dalam Peta.

c. Output

Output yang dihasilkan dalam tahap ini terdiri atas:

1. Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari RTR dan Rencana Pembangunan yang memuat sintesis program RTR dengan rencana pembangunan di provinsi/kabupaten/kota beserta kode program, sasaran wilayah/kawasan, lokasi, dan tahun pelaksanaan yang didukung.
2. Peta M2 Inventarisasi dan Sintesis Program yang memuat hasil pemetaan program pemanfaatan ruang dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan. Peta ini akan menjadi bahan untuk analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi berbasis spasial.

Format Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan tercantum pada Tabel II.4.

TABEL II.3. TABEL KODIFIKASI DAN KETERKAITAN ANTARPROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Sistem Infrastruktur	Jenis Infrastruktur	Kode Program	Bentuk Geometri	Program Prasyarat	Program Optimasi	Lingkup SPPR
Sistem Jaringan Jalan	Jalan Arteri Primer	JLN.A.	LINE		JLN.C.	Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jalan Arteri Sekunder	JLN.B.	LINE		JLN.D.	Pusat, Daerah (Kab/Kota)
	Jalan Kolektor Primer	JLN.C.	LINE		JLN.E	Pusat, Daerah (Prov)
	Jalan Kolektor Sekunder	JLN.D.	LINE		JLN.F	Pusat, Daerah (Kab/Kota)
	Jalan Lokal Primer	JLN.E	LINE		JLN.C.	Pusat, Daerah (Prov)
	Jalan Lokal Sekunder	JLN.F	LINE		JLN.D. / JLN.E	Pusat, Daerah (Kab/Kota)
	Jalan Lingkungan Primer	JLN.G	LINE		JLN.E. / JLN.F	Daerah (Kab/Kota)
	Jalan Lingkungan Sekunder	JLN.H	LINE		JLN.F. / JLN.G	Daerah (Kab/Kota)
	Jalan Strategis Nasional	JLN.I	LINE		JLN.	Pusat
	Jalan Bebas Hambatan	JLN.J	LINE		JLN.A/JLN.C	Pusat, Daerah (Prov)
	Jalan Khusus	JLN.K	LINE		JLN.	Pusat, Daerah (Prov)
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	JLN.L	LINE		JLN.A/JLN.C / JLN.E	Daerah (Kab/Kota)
	Jembatan	JLN.M	LINE		JLN	Daerah (Kab/Kota)
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus Angkutan Massal Berbasis Jalan	DAT.A	LINE	JLN	DAT.G	Pusat
	Terminal Penumpang Tipe A	DAT.B	POINT	JLN.A/JLN.C		Pusat, Daerah (Prov)
	Terminal Penumpang Tipe B	DAT.C	POINT	JLN.A/JLN.C / JLN.E		Pusat, Daerah (Prov)
	Terminal Penumpang Tipe C	DAT.D	POINT	JLN.A/JLN.B / JLN.C/JLN.D / JLN.E/JLN.F		Daerah (Kab/Kota)
	Terminal Barang	DAT.E	POINT	JLN.A/JLN.B / JLN.C/JLN.D/ JLN.E		Pusat, Daerah (Prov)
	Jembatan Timbang	DAT.F	POINT	JLN.A/JLN.C / JLN.E		Daerah (Prov)
	Halte	DAT.G	POINT	DAT.A		Daerah (Kab/Kota)
	Jalur Sepeda	DAT.H	LINE		DAT.I	Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Pejalan Kaki (Pedestrian)	DAT.I	LINE			Daerah (Kab/Kota)
Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	KAI.A	LINE		KAI.H	Pusat, Daerah (Prov)
	Jalur Monorel	KAI.B	LINE		KAI.J	Pusat, Daerah (Prov)
	Jalur Kereta Rel Listrik	KAI.C	LINE		KAI.J	Pusat, Daerah (Prov)
	Jalur MRT	KAI.D	LINE		KAI.J	Pusat, Daerah (Prov)
	Jalur LRT	KAI.E	LINE		KAI.J	Pusat, Daerah (Prov)
	Jalur Kereta Api Perkotaan Lainnya	KAI.F	LINE		KAI.J	Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	KAI.G	LINE			Pusat, Daerah (Prov)
	Stasiun Penumpang Kereta Api Antarkota	KAI.H	POINT	KAI.A; JLN.A/ JLN.B/JLN.C/ JLN.D/ JLN.E		Pusat, Daerah (Prov)
	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	KAI.J	POINT	KAI.B / KAI.C / KAI.D / KAI.E / KAI.F; JLN.A/ JLN.B/JLN.C/ JLN.D/JLN.E / JLN.F		Pusat, Daerah (Prov)
	Stasiun Barang	KAI.K	POINT	JLN.A/JLN.B / JLN.C/JLN.D/ JLN.E		Pusat, Daerah (Prov)
	Stasiun Operasi	KAI.L	POINT	JLN.A/JLN.C / JLN.I / JLN.J; ASD.D/ ASD.E		Pusat, Daerah (Prov)
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	ASD.A	POINT			Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	ASD.B	POINT	JLN.A/JLN.C/ JLN.I / JLN.J; ASD.E / ASD.F / ASD.G		Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	ASD.C	POINT	JLN.C/JLN.E; ASD.F/ASD.G / ASD.H		Pusat, Daerah (Prov)
	Lintas Penyeberangan Antarnegara	ASD.D	LINE	ASD.A		Pusat, Daerah (Prov)
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	ASD.E	LINE	ASD.A/ASD.B		Pusat, Daerah (Prov)
	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	ASD.F	LINE	ASD.B/ASD.C		Pusat, Daerah (Prov)
	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	ASD.G	LINE	ASD.B/ASD.C		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Lintas Penyeberangan dalam Kota	ASD.H	LINE	ASD.B/ASD.C		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	ASD.I	POINT	JLN.A/JLN.C / JLN.I / JLN.J; ASD.L		Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	ASD.J	POINT	JLN.A/JLN.C / JLN.E/JLN.I / JLN.J; ASD.L		Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	ASD.K	POINT	JLN.C/JLN.E; ASD.L		Pusat, Daerah (Prov)
	Lintas Angkutan Sungai dan Danau	ASD.L	LINE	ASD.I / ASD.J/ ASD.K		Pusat, Daerah (Prov)
	Alur Pelayaran Sungai dan Danau	ASD.M	LINE	ASD.I / ASD.J/ ASD.K		Pusat, Daerah (Prov)
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Utama	LAT.A	POINT	JLN.A. / JLN.I / JLN.J; LAT.J/ LAT.K/LAT.N		Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Pengumpul	LAT.B	POINT	JLN.A/JLN.C / JLN.I/JLN.J; LAT.J/LAT.K / LAT.N		Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Pengumpan Regional	LAT.C	POINT	JLN.C/ JLN.E		Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Pengumpan Lokal	LAT.D	POINT	JLN.E; LAT.J/ / LAT.N		Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Perikanan Samudera	LAT.E	POINT	JLN.A./JLN.C / JLN.I / JLN.J; LAT.J/LAT.K / LAT.N	LAT.K	Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Perikanan Nusantara	LAT.F	POINT	JLN.A. / JLN.C /JLN.I/JLN.J		Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Perikanan Pantai	LAT.G	POINT	JLN.		Pusat, Daerah (Prov)
	Pangkalan Pendaratan Ikan	LAT.H	POINT	JLN.		Pusat, Daerah (Prov)
	Pelabuhan Lainnya	LAT.I	POINT	JLN.		Pusat, Daerah (Prov)
	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	LAT.J	LINE	LAT.A/LAT.B / LAT.C/LAT.D/ LAT.E / LAT.F		Pusat, Daerah (Prov)
	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	LAT.K	LINE	LAT.A/LAT.B / LAT.C/LAT.D/ LAT.E/LAT.F		Pusat, Daerah (Prov)
	Alur Pelayaran Khusus	LAT.L	LINE	LAT.Q		Pusat, Daerah (Prov)
	Dermaga	LAT.M	POINT	JLN.		Pusat, Daerah (Prov)
	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	LAT.N	POINT	LAT.J/LAT.K / LAT.L		Pusat, Daerah (Prov)
	Alur-Pelayaran Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	LAT.O	LINE	LAT.D/ LAT.I / LAT.F; LAT.N		Pusat, Daerah (Prov)
	Terminal Umum	LAT.P	POINT	LAT.A/LAT.B / LAT.C/LAT.D		Pusat, Daerah (Prov)
Sistem Jaringan Transportasi Udara	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	DAR.A	POINT	JLN.A./JLN.I / JLN.J		Pusat, Daerah (Prov)
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	DAR.B	POINT	JLN.A. /JLN.I/ JLN.J		Pusat, Daerah (Prov)
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	DAR.C	POINT	JLN.A. / JLN.C / JLN.E		Pusat, Daerah (Prov)
	Bandar Udara Pengumpan	DAR.D	POINT	JLN.C/JLN.E		Pusat, Daerah (Prov)
	Bandar Udara Umum di Perairan	DAR.E	POINT			Pusat, Daerah (Prov)
	Bandar Udara Khusus	DAR.F	POINT			Pusat, Daerah (Prov)
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Migas	MGS.A	POINT	JLN.A. / JLN.C /JLN.E/JLN.I / JLN.J		Pusat, Daerah (Prov)
	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar Migas	MGS.B	POINT	JLN.A. / JLN.C /JLN.E/JLN.I / JLN.J		Pusat, Daerah (Prov)
	Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran Migas	MGS.C	POINT	MGS.F/MGS.G		Pusat, Daerah (Prov)
	Sarana Pengolahan Migas Lainnya	MGS.D	POINT			Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan Transmisi Migas	MGS.E	LINE			Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	MGS.F	LINE			Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan	MGS.G	LINE	MGS.B		Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	MGS.H	LINE			Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Tempat Penyimpanan	MGS.I	LINE	MGS.B		Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan - Konsumen	MGS.J	LINE			Pusat, Daerah (Prov)
	Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi	MGS.K	LINE			Pusat, Daerah (Prov)
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	LIS.A	POINT	LIS.K / LIS.L/ LIS.M/LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	LIS.B	POINT	LIS.K/LIS.L/ LIS.M / LIS.N/ LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	LIS.C	POINT	LIS.K / LIS.L/ LIS.M / LIS.N/ LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	LIS.D	POINT	LIS.K/LIS.L/ LIS.M/LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	LIS.E	POINT	LIS.K / LIS.L/ LIS.M/LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	LIS.F	POINT	LIS.K/LIS.L/ LIS.M/LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	LIS.G	POINT	LIS.K / LIS.L/ LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	LIS.H	POINT	LIS.K/LIS.L/ LIS.M/LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	LIS.I	POINT	LIS.K / LIS.L/ LIS.M/LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Pembangkit Listrik Lainnya	LIS.J	POINT	LIS.K / LIS.L/ LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	LIS.K	LINE	LIS.A/LIS.B / LIS.C / LIS.D/ LIS.E / LIS.F/ LIS.G/LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X		Pusat, Daerah (Prov)
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	LIS.L	LINE	LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D/ LIS.E/LIS.F / LIS.G/LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X		Pusat, Daerah (Prov)
	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	LIS.M	LINE	LIS.A/LIS.B/ LIS.C / LIS.D/ LIS.E/LIS.F/ LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X		Pusat, Daerah (Prov)
	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	LIS.N	LINE	LIS.A/LIS.B / LIS.C / LIS.D/ LIS.E / LIS.F/ LIS.G/LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X		Pusat, Daerah (Prov)
	Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi (SKTET)	LIS.O	LINE	LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F/ LIS.G/LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X		Pusat, Daerah (Prov)
	Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	LIS.P	LINE	LIS.A / LIS.B/ LIS.C / LIS.D/ LIS.E/LIS.F/ LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X		Pusat, Daerah (Prov)
	Saluran Transmisi Lainnya	LIS.Q	LINE	LIS.A / LIS.B/ LIS.C/LIS.D/ LIS.E / LIS.F/ LIS.G/LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X		Pusat, Daerah (Prov)
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	LIS.R	LINE	LIS.K/LIS.L/ LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS.Y; LIS.Z		Daerah (Kab/Kota)
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	LIS.S	LINE	LIS.R; LIS.Z		Daerah (Kab/Kota)
	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	LIS.T	LINE	LIS.K/LIS.L/ LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS.Y; LIS.Z		Daerah (Kab/Kota)
	Saluran Distribusi Lainnya	LIS.U	LINE	LIS.K/LIS.L/ LIS.M/LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS.Y; LIS.Z		Daerah (Kab/Kota)
	Kabel Bawah Tanah	LIS.V	LINE	LIS.R; LIS.Z		Daerah (Kab/Kota)
	Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan	LIS.W	LINE	LIS.A / LIS.B / LIS.C/LIS.D / LIS.E / LIS.F/ LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.W; LIS.X		Pusat, Daerah (Prov)
	Gardu Induk	LIS.X	POINT	LIS.K / LIS.L/ LIS.M / LIS.N/ LIS.O / LIS.P; LIS.Y; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Gardu Hubung	LIS.Y	POINT	LIS.R; LIS.X		Daerah (Kab/Kota)
	Gardu Distribusi	LIS.Z	POINT	LIS.S / LIS.U / LIS.V; LIS.Y		Daerah (Kab/Kota)
	Titik Pendaratan (Landing Point)	LIS.AA	POINT	LIS.W		Pusat
	Jaringan Pipa Fluida Lainnya	LIS.AB	LINE			Pusat
Jaringan Tetap (telekomunikasi)	Jaringan Kabel	KOM.A	LINE		KOM.C	Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi	KOM.B	LINE		KOM.C	Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan Serat Optik	KOM.C	LINE	KOM.A / KOM.B		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Sentral Telepon Otomat (STO)	KOM.D	POINT	KOM.G		Daerah (Kab/Kota)
	Rumah Kabel	KOM.E	POINT	KOM.G		Daerah (Kab/Kota)
	Kotak Pembagi	KOM.F	POINT	KOM.G		Daerah (Kab/Kota)
	Telepon Fixed Line	KOM.G	LINE	KOM.D; KOM.E; KOM.F		Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Bergerak Terestrial	KOM.H	LINE			Pusat, Daerah (Prov)
Jaringan Bergerak	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	KOM.I	LINE			Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan Bergerak Seluler	KOM.J	POINT			Pusat, Daerah (Prov)
	Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	KOM.K	POINT	JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Menara Base Transceiver Station (BTS)	KOM.L	POINT	LIS.Z		Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Bergerak Satelit	KOM.M	POINT	JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Stasiun Bumi (Satelit)	KOM.N	POINT	JLN		Pusat, Daerah (Prov)
Prasarana Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Primer	SDA.A	LINE	SDA.H / SDA.I; SDA.B		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Irigasi Sekunder	SDA.B	LINE	SDA.A; SDA.C		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Irigasi Tersier	SDA.C	LINE	SDA.B		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Irigasi Air Tanah	SDA.D	LINE	SDA.B / SDA.C		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Pengendalian Banjir	SDA.E	LINE	SDA.F		Pusat, Daerah (Prov)
	Bangunan Pengendalian Banjir	SDA.F	POINT	SDA.E		Pusat, Daerah (Prov)
	Pintu Air	SDA.G	POINT	SDA.H / SDA.I / SDA.J / SDA.A / SDA.B		Daerah (Kab/Kota)
	Bendungan	SDA.H	POINT	SDA.A; SDA.G; SDA.J		Pusat, Daerah (Prov)
	Bendung	SDA.I	POINT	SDA.A; SDA.G; SDA.J		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Penanganan Air Permukaan	SDA.J	LINE			Pusat
	Penanganan Air Tanah	SDA.K	POINT			Pusat
	Pengaman Pantai	SDA.L	LINE			Pusat, Daerah (Prov)
	Tanggul Penahan Longsor	SDA.M	LINE			Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Bangunan Pengambil Air Baku	PAM.A	POINT	PAM.B		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Transmisi Air Baku	PAM.B	LINE	PAM.A; PAM.C		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Instalasi Produksi Air	PAM.C	POINT	PAM.B; PAM.E		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Bangunan Penampung Air	PAM.D	POINT	PAM.E		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Distribusi Pembagi	PAM.E	LINE	PAM.B; PAM.D; PAM.F		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Sambungan Langsung	PAM.F	LINE	PAM.E		Daerah (Kab/Kota)
	Hidran Umum	PAM.G	POINT	PAM.E		Daerah (Kab/Kota)
	Hidran Kebakaran	PAM.H	POINT	PAM.E		Daerah (Kab/Kota)
	Sumur Dangkal (BJP)	PAM.I	POINT			Daerah (Kab/Kota)
	Sumur Pompa (BJP)	PAM.J	POINT			Daerah (Kab/Kota)
	Bak Penampungan Air Hujan (BJP)	PAM.K	POINT			Daerah (Kab/Kota)
	Terminal Air (BJP)	PAM.L	POINT			Daerah (Kab/Kota)
	Bangunan Penangkap Mata Air (BJP)	PAM.M	POINT			Daerah (Kab/Kota)
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	LIM.A	LINE	LIM.B		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	LIM.B	POINT	LIM.A		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Setempat - Sub-sistem Pengolahan Setempat	LIM.C	POINT			Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Setempat - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	LIM.D	POINT			Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Terpusat - Pipa Tinja	LIM.E	LINE	LIM.J		Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Terpusat - Pipa Non Tinja	LIM.F	LINE	LIM.J		Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Terpusat - Pipa Persil	LIM.G	LINE	LIM.J		Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Terpusat - Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur	LIM.G	POINT	LIM.J		Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Terpusat - Bak Kontrol	LIM.H	POINT	LIM.J		Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Terpusat Lubang Inspeksi	LIM.I	POINT	LIM.J		Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Terpusat - Pipa Retikulasi	LIM.J	LINE	LIM.K; LIM.E / LIM.F / LIM.G; LIM.H / LIM.I		Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Terpusat - Pipa Induk	LIM.K	LINE	LIM.J; LIM.N / LIM.M/LIM.O		Daerah (Kab/Kota)
	SPALD Terpusat - Prasarana dan Sarana Pelengkap	LIM.L	POINT	LIM.J / LIM.K		Pusat, Daerah (Prov)
	SPALD Terpusat - IPAL Kota	LIM.M	POINT	LIM.K		Pusat, Daerah (Prov)
	SPALD Terpusat - IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	LIM.N	POINT	LIM.K		Pusat, Daerah (Prov)
	SPALD Terpusat - IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	LIM.O	POINT	LIM.K		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	LIM.P	POINT			Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
Sistem Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	SAM.A	POINT	SAM.B/SAM.C; SAM.D; JLN		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R)	SAM.B	POINT	SAM.A/SAM.E / SAM.D; JLN		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SAM.C	POINT	SAM.A/SAM.E / SAM.D; JLN		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	SAM.D	POINT	SAM.A / SAM.B / SAM.C; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SAM.E	POINT	SAM.A/SAM.B / SAM.C; JLN		Pusat, Daerah (Prov)
Sistem Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	DRA.A	LINE	DRA.B		Pusat, Daerah (Prov)
	Jaringan Drainase Sekunder	DRA.B	LINE	DRA.A: DRA.C		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Drainase Tersier	DRA.C	LINE	DRA.B; DRA.D		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Jaringan Drainase Lokal	DRA.D	LINE	DRA.C		Daerah (Kab/Kota)
	Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	DRA.E	POINT	DRA.A / DRA.B / DRA.C		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Bangunan Tampungan (Polder)	DRA.F	POINT	DRA.A/DRA.B / DRA.C		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Bangunan Pelengkap Drainase	DRA.G	POINT	DRA.A/DRA.B / DRA.C / DRA.D		Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	BCN.A	LINE	JLN./BCN.B / BCN.C		Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Tempat Evakuasi Sementara	BCN.B	POINT	BCN.A: BCN.C		Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
	Tempat Evakuasi Akhir	BCN.C	POINT	BCN.A/BCN.B		Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)
Sistem Prasarana Pertahanan dan Keamanan	Markas TNI Angkatan Darat	HKM.A	POINT	JLN.		Pusat
	Pangkalan TNI Angkatan Laut	HKM.B	POINT	JLN.		Pusat
	Pangkalan TNI Angkatan Udara	HKM.C	POINT	JLN.		Pusat
	Pos Lintas Batas	HKM.D	POINT	JLN.		Pusat (KPN)
	Pos Pengamanan Batas	HKM.E	POINT	JLN.		Pusat (KPN)
	Karantina dan Bea Cukai	HKM.F	POINT	JLN.		Pusat (KPN)
	Sarana Hankam Lainnya	HKM.G	POINT	JLN.		Pusat
Sarana Prasarana Perumahan	Rumah Susun Umum (Public Housing)	RUM.A	POINT	JLN. PAM.E; PAM.F; PAM.H; LIM.M/LIM.N; SAM.B/SAM.C; DRA.C/DRA,D		optional (Pusat/Daerah)
	Rumah Khusus	RUM.B	POINT	JLN. PAM.E; PAM.F; LIM.M/LIM.N; SAM.B/SAM.C; DRA.C/DRA,D		optional (Pusat/Daerah)
	Penataan Kawasan Kumuh	RUM.C	POINT	JLN. PAM.E; PAM.F; LIM.C/LIM.M/LIM.N; SAM.B/SAM.C; DRA.C/DRA,D		optional (Pusat/Daerah)
Sistem Prasarana Pariwisata	Destinasi Pariwisata	WST.A	POINT	WST.C	WST.B; WST.D	optional (Pusat/Daerah)
	Amenitas Wisata	WST.B	POINT	WST.A; WST.C	WST.D	optional (Pusat/Daerah)
	Jalan Akses menuju Destinasi Wisata	WST.C	LINE	WST.A		optional (Pusat/Daerah)
	Trayek Angkutan Pariwisata	WST.D	LINE	WST.A; WST.C		optional (Pusat/Daerah)
Sarana Prasarana Perekonomian	Sentra Produksi	EKO.A	POINT	EKO.B	EKO.B; EKO.C; EKO.D; EKO.E/EKO.F /EKO.G; SDA.B/SDA.C /SDA.D	optional (Pusat/Daerah)
	Sarana Prasarana Penunjang Input Produksi (Pupuk, Pembibitan, dll)	EKO.B	POINT	EKO.A	EKO.C	optional (Pusat/Daerah)
	Unit Industri Pengolahan	EKO.C	POINT	EKO.A.		optional (Pusat/Daerah)
	Gudang Distribusi	EKO.D	POINT	EKO.A		optional (Pusat/Daerah)
	Pasar Induk	EKO.E	POINT	JLN.A/JLN.C / JLN.E	PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Pasar Tradisional	EKO.F	POINT	JLN.C/JLN.E / JLN.G	PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Pasar Komoditas (Pasar Hewan/Ikan/dll)	EKO.G	POINT	JLN.C/JLN.E / JLN.G	PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
Sarana Prasarana Pemerintahan	Kantor Pemerintahan Skala Nasional	PMR.A	POINT	JLN.A/JLN.C/ JLN.E	PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Kantor Pemerintahan Skala Provinsi	PMR.B	POINT	JLN.A/JLN.C / JLN.E	PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Kantor Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota	PMR.C	POINT	JLN.C/JLN.D / JLN.E/JLN.F	PAM.F; PAM.H: LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Kantor Pemerintahan Skala Kecamatan/Kelurahan/Desa	PMR.D	POINT	JLN.	PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
Sarana Pelayanan Umum	Rumah Sakit Umum	SPU.A	POINT	JLN.A/JLN.C/ JLN.E; LIM.B	PAM.F; PAM.H; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Rumah Sakit Khusus	SPU.B	POINT	JLN.A/JLN.C/ JLN.E; LIM.B	PAM.F; PAM.H; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Puskesmas	SPU.C	POINT	JLN.	PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Fasilitas Pendidikan Tinggi	SPU.D	POINT	JLN.A/JLN.B/ JLN.C/JLN.D/ JLN.E/JLN.F; LIM.B	PAM.F; PAM.H; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Fasilitas Pendidikan Menengah	SPU.E	POINT	JLN.C/JLN.D / JLN.E/JLN.F	PAM.F; PAM.H: LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)
	Fasilitas Pendidikan Dasar	SPU.F	POINT	JLN.C/JLN.D / JLN.E /JLN.F/JLN.G	PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B	optional (Pusat/Daerah)

TABEL II.4. FORMAT MATRIKS 2 SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN

No.	Rencana Struktur Ruang RTRW	Indikasi Program Utama 5 Tahun RTRW	Tahun Pelaksanaan	Rencana Tata Ruang				Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional					Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun
				Tinjauan Indikasi Program RTRWN	Tinjauan Indikasi Program RTR Pulau/ Kepulauan	Tinjauan Indikasi Program RTR KSN	Tinjauan Indikasi Program RTRW Provinsi atau RTRW Kab/Kota *)	RPJMN	RPJMD Provinsi atau RPJMD Kab/Kota *)	Rencana Strategis Perangkat Daerah	Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis	Kode	Program Pemanfaatan Ruang	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Keterangan:

1. Kolom (1): Penomoran urutan program.
2. Kolom (2): Rencana Struktur Ruang yang termuat dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah Penyusunan SPPR Daerah.
3. Kolom (3): Indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTRW yang selaras dengan periode RPJMD dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTRW tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.
4. Kolom (4): Tahun pelaksanaan program dalam indikasi program utama RTRW.
5. Kolom (5)-(7): Tinjauan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTR KSN yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah Penyusunan SPPR Daerah yang terdapat dalam Kolom (3).
6. Kolom (8): Tinjauan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten/Kota yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTRW Provinsi yang terdapat dalam Kolom (3) atau tinjauan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Provinsi yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTRW Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Kolom (3) sesuai lingkup wilayah Penyusunan SPPR Daerah.
7. Kolom (9)-(13): Program sektoral dan kewilayahan yang termuat dalam masing-masing dokumen rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, dan/atau kebijakan nasional bersifat strategis yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah Penyusunan SPPR Daerah yang terdapat dalam Kolom (3).
8. Kolom (14): Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 Kodefikasi dan Keterkaitan Antarprogram Jenis Program Pemanfaatan Ruang.
9. Kolom (15): Hasil sintesis program pemanfaatan ruang 5 (lima) tahunan dari indikasi program utama 5 (lima) tahun dalam RTRW dan dokumen rencana pembangunan.
   Program pemanfaatan ruang yang dapat diinventarisasi sebagai bahan pertimbangan untuk masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW provinsi/kabupaten/kota diberi tanda (*), dengan kriteria:
   1. Program pada indikasi program utama dalam RTR pada kolom (5)-(8) yang tidak terdapat dalam RTRW; dan
   2. Program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis di kolom (9)-(13) yang belum terakomodir dalam RTRW.
10. Kolom (16): Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang yang tercantum pada Matriks 1 Kolom (11).
11. Kolom (17): Lokasi berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang.
12. Kolom (18): Tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTRW.

3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Berbasis Spasial

SPPR Jangka Menengah dilakukan melalui sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta sinkronisasi waktu. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rekomendasi program yang dapat menjadi bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW berdasarkan hasil sintesis di tahap sebelumnya dan hasil analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta sinkronisasi waktu.

a. Sinkronisasi fungsi dan lokasi

Sinkronisasi berdasarkan fungsi dan lokasi dilakukan untuk menganalisis keterkaitan fungsi dan lokasi antarprogram pemanfaatan ruang untuk mendukung keterpaduan perwujudan fungsi kawasan dan sistem infrastruktur dari hulu ke hilir agar dapat menghasilkan manfaat (outcome) dari adanya infrastruktur dengan lebih optimal.

Sinkronisasi fungsi dilakukan dengan melihat keterkaitan antar jenis program yang saling mendukung atau berpengaruh. Bentuk dukungan atau pengaruh antarprogram diklasifikasikan sebagai Program Prasyarat dan Program Optimasi.

Program Prasyarat merupakan program lain yang menjadi prasyarat dari suatu program pemanfaatan ruang sehingga program tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Apabila Program Prasyarat tidak berjalan, dapat dipastikan program pemanfaatan ruang juga tidak berjalan. Misalnya, program pembangunan pelabuhan harus disertai dengan program pembangunan akses jalan sebagai program prasyarat, karena jika tidak ada akses jalan, maka pelabuhan tersebut tidak dapat beroperasi.

Program Optimasi merupakan program yang mendukung suatu program pemanfaatan ruang agar dapat berfungsi dengan lebih optimal. Program Optimasi tidak menjadi prasyarat suatu program/kegiatan karena suatu program dapat tetap berjalan tanpa adanya program optimasi, meskipun fungsi program berpotensi menjadi kurang optimal. Misalnya, program pembangunan jalan arteri primer akan lebih optimal jika terkoneksi langsung dengan jalan kolektor primer, tetapi jika tidak langsung terkoneksi jalan arteri primer akan tetap bisa digunakan meskipun menjadi kurang optimal.

Jenis program infrastruktur beserta keterkaitannya dengan Program Prasyarat dan Program Optimasi dapat dilihat pada Tabel II.3.

Sinkronisasi juga dilakukan berdasarkan keterkaitan lokasi yang menggunakan pendekatan analisis berbasis spasial untuk melihat sinkronisasi antarprogram dengan menggunakan perangkat lunak berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Program yang memiliki keterkaitan secara fungsi, juga ditinjau keterkaitannya secara lokasi.

Identifikasi secara lokasi dilakukan dengan teknik pertampalan (overlay) peta maupun pengecekan topologi peta. Terdapat 3 (tiga) jenis sinkronisasi lokasi yang dapat dinilai secara spasial, yaitu:

1. Diskoneksi

   Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika terdapat kondisi tidak terhubungnya/tidak terdapatnya salah satu rencana infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun tidak berfungsi optimal.

2. Diskontinu

   Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika tidak terdapat salah satu atau lebih infrastruktur yang seharusnya terdapat dalam suatu sistem infrastruktur sehingga dapat menyebabkan manfaat/outcome dari infrastruktur tidak terwujud.

3. Inkonsisten

   Rencana program infrastruktur dinilai tidak konsisten jika terdapat infrastruktur sejenis yang direncanakan dalam RTR dengan rencana pembangunan karena terdapat perbedaan lokasi maupun arahan fungsi infrastruktur.

Ilustrasi penilaian jenis sinkronisasi lokasi secara spasial dapat dilihat pada Tabel II.5

Hasil identifikasi keterkaitan secara fungsi dan lokasi yang memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antarinfrastruktur kemudian dibahas bersama para pemangku kepentingan yang terlibat dalam SPPR. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut untuk menyinkronkan antarprogram. Rekomendasi dapat berupa penambahan dan penyesuaian program/rencana untuk mewujudkan keterpaduan fungsi kawasan maupun keberlanjutan sistem infrastruktur.

b. Sinkronisasi waktu

Sinkronisasi berdasarkan waktu merupakan upaya yang dilakukan guna menyelaraskan waktu pelaksanaan antarprogram pemanfaatan ruang sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program. Maksud dari sinkron secara waktu adalah keterpaduan antarprogram dapat berada dalam tahapan pelaksanaan yang sama dan/atau berurutan, serta dapat selesai tepat waktu sesuai kerangka waktu yang direncanakan.

Sinkronisasi waktu dilakukan dengan melihat keterkaitan waktu dengan program prasyarat dan melihat juga status realisasi pelaksanaan program.

Keterkaitan waktu dengan program prasyarat dilakukan dengan memastikan waktu pelaksanaan suatu program yang direncanakan sesudah atau selesai bersamaan dengan waktu pelaksanaan program prasyarat. Misalnya, waktu pelaksanaan pembangunan akses jalan ke pelabuhan direncanakan selesai tahun 2026 dengan melihat waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang direncanakan dimulai tahun 2023 hingga selesai tahun 2026 sehingga jalan akses direncanakan selesai bersamaan dengan pembangunan pelabuhan.

Sinkronisasi waktu dilakukan dengan melihat status realisasi pelaksanaan program, yaitu "sudah dilaksanakan", "sedang dilaksanakan" atau "belum dilaksanakan" dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Status "sudah dilaksanakan" merupakan kondisi program yang sudah terlaksana dan tidak perlu dilanjutkan sehingga rekomendasi waktu pelaksanaan cukup mencantumkan tahun pelaksanaan.
2. Status "sedang dilaksanakan" merupakan kondisi program yang sedang dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dijelaskan sudah sejauh mana kemajuan pelaksanaan sebagai pertimbangan untuk menentukan rekomendasi waktu pelaksanaan dalam rangka penyelesaian program.
3. Status "belum dilaksanakan" merupakan kondisi program yang belum dilaksanakan sehingga dapat menjadi usulan program baru, perlu dilihat kesiapan pelaksanaan program dari segi perencanaan, kelayakan, maupun kesiapan lahan (readiness criteria).

Informasi keterkaitan waktu dengan program prasyarat dan status realisasi pelaksanaan program menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan rekomendasi waktu pelaksanaan dalam penyusunan SPPR Jangka Menengah.

Dalam pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, analisis terhadap sinkronisasi dan keterpaduan fungsi, lokasi, dan waktu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan penilaiannya. Program dapat terlaksana secara optimal jika didukung oleh program lain yang selaras secara fungsi, lokasi, dan waktu dalam rangka mendukung perwujudan RTRW.

c. Rekomendasi program yang menjadi masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW

Salah satu manfaat yang dapat dihasilkan dari SPPR setelah melakukan proses sinkronisasi antara RTRW dan rencana pembangunan adalah menghasilkan rekomendasi program yang dapat menjadi masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW. Terdapat 3 (tiga) kriteria program yang dapat dijadikan rekomendasi masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW, antara lain:

1. Program tercantum dalam salah satu RTR tingkat Nasional yang termutakhir waktu/tahun penyusunannya, tetapi belum tercantum dalam RTRW;
2. Program tercantum dalam rencana struktur ruang tetapi belum tercantum dalam indikasi program utama dalam RTRW;
3. Program tercantum dalam rencana pembangunan, tetapi belum tercantum di dalam RTRW; dan
4. Rekomendasi tindak lanjut dari hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi serta waktu berupa penambahan program baru atau penyesuaian program yang belum tercantum dalam RTRW.

Rekomendasi program dari angka 1, 2, dan 3 di atas didapatkan dari Matriks 2, sedangkan rekomendasi program dari angka 4 didapatkan dari Matriks 3.1 dan Matriks 3.2.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

1. Hasil sintesis program pemanfatan ruang dari Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari RTR dan Rencana Pembangunan.
2. Data *.shp Peta RTRW provinsi/kabupaten/kota (titik infrastruktur/point dan jaringan infrastruktur/line).
3. Penetapan/Rencana Umum Jaringan Jalan Daerah berupa dokumen dan data *.shp atau data vektor lainnya.
4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berupa dokumen dan data *.shp atau data vektor lainnya.
5. Rencana jaringan prasarana sektoral lainnya dan data *.shp atau data vektor lainnya (sesuai kebutuhan analisis).

Jika data pada angka 3 hingga angka 5 dalam bentuk data *.shp atau data vektor lainnya tidak tersedia, maka diperlukan konfirmasi data spasial mengenai program dan lokasi kepada pemangku kepentingan terkait.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

1. Identifikasi keterhubungan antara titik/point infrastruktur dengan jaringan/line infrastruktur.
2. Identifikasi kesinambungan jaringan infrastruktur (kesinambungan jaringan dan keterpaduan outcome hulu dan hilir).
3. Identifikasi kesesuaian lokasi antara program dalam RTRW dengan program dalam rencana pembangunan.
4. Identifikasi status sinkronisasi program berupa "diskoneksi", "diskontinu", dan "inkonsistensi" dapat dibahas bersama para pemangku kepentingan untuk disepakati penyelerasan antarprogram.
5. Identifikasi status realisasi pelaksanaan program berupa "sudah dilaksanakan", "sedang dilaksanakan" atau "belum dilaksanakan" yang dapat dibahas bersama para pemangku kepentingan untuk disepakati penyelerasan antarprogram.

Metode analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta sinkronisasi waktu tersebut dapat mengacu pada contoh kriteria penilaian yang tercantum pada Tabel II.5 dan Tabel II.6.

c. Output

Output dalam tahap ini berupa:

1. Matriks 3.1 Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi berdasarkan Keterkaitan antarjenis Program yang memuat rekomendasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 tahun.
2. Matriks 3.2 Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Waktu berdasarkan Keterkaitan antarjenis Program yang memuat rekomendasi waktu pelaksanaan program.
3. Matriks 3.3 Rekomendasi Masukan bagi Peninjauan Kembali RTRW yang memuat rekomendasi rencana program sebagai masukan bagi revisi RTRW yaitu relaksasi waktu pelaksanaan program lama dan usulan program baru.
4. Peta M3.3 Rekomendasi Masukan bagi Peninjauan Kembali RTR yang memuat hasil pemetaan program masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

Hasil analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta rekomendasi tindak lanjut dituangkan dalam Matriks Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi berdasarkan Keterkaitan Antarjenis Program sesuai dengan format pada Tabel II.7.

Hasil analisis sinkronisasi waktu antarprogram dengan melihat keterkaitan waktu dengan program prasyarat dan status realisasi program dituangkan dalam Matriks Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Waktu berdasarkan Keterkaitan antarjenis Program sesuai dengan format pada Tabel II.8.

Penyusunan rekomendasi program sebagai bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW bersumber dari program pemanfaatan ruang pada tahap M2 maupun tahap M3. Rekapitulasi rekomendasi program dituangkan ke dalam tabel sesuai dengan format pada Tabel II.9.

TABEL II.5. CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Kriteria Ketidaksinkronan Fungsi dan Lokasi	Pendekatan Analisis Spasial (SIG)
Kriteria umum: Program pemanfaatan ruang yang ditelaah merupakan program infrastruktur.
Diskoneksi Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika terdapat kondisi tidak terhubungnya/tidak terdapatnya salah satu rencana infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun tidak berfungsi optimal. Cth: Rencana Pelabuhan tidak terhubung jalan akses	a.  Melakukan pengecekan topologi menggunakan aplikasi pemetaan berbasis SIG dengan memasukkan data titik/point infrastruktur dan jaringan/line infrastruktur. b. Melakukan pengecekan keterhubungan antara titik/point infrastruktur dengan jaringan/line infrastruktur menggunakan ketentuan/rule "Must Be Covered by Endpoint of" dan "Point Must Be Covered by Line" untuk mengidentifikasi error. c.  Melakukan pengecekan keterhubungan antara jaringan/line infrastruktur dengan jaringan/line infrastruktur menggunakan rule "Must Not Overlap" dan "Must Not Self Overlap". d. Jika terdapat error, maka hasil pengecekan keterhubungan dapat dilihat pada menu "Error Inspector" untuk ditinjau titik/point infrastruktur dan jaringan/line infrastruktur yang tidak terhubung.
Diskontinu Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika tidak terdapat salah satu atau lebih infrastruktur yang seharusnya terdapat dalam suatu sistem infrastruktur sehingga dapat menyebabkan manfaat/outcome dari infrastruktur tidak terwujud. Cth: Jaringan Air Minum belum terhubung Rencana Jaringan Unit Pelayanan	Melakukan pengecekan kontinuitas keterkaitan sistem jaringan dan keterpaduan outcome dari hulu ke hilir sesuai dengan panduan kodifikasi dan keterkaitan antarprogram pemanfaatan ruang, pada Tabel II.3. Jika salah satu atau lebih infrastruktur yang terkait dalam sistem jaringan tidak ada/absen/tidak terdapat, maka akan kondisi "diskontinu" Contoh: Sistem Jaringan terkait dalam infrastruktur air minum perpipaan agar air minum dapat dinikmati masyarakat adalah terdapatnya infrastruktur air minum perpipaan dari hulu ke hilir mulai dari sumber air baku, bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, bangunan pengolahan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, hingga unit pelayanan sampai ke rumah tangga. Apabila salah satu dari infrastruktur tersebut absen/tidak ada, maka akan terdapat kondisi "diskontinu"
Inkonsistensi Rencana program infrastruktur dinilai tidak konsisten jika terdapat infrastruktur sejenis yang direncanakan dalam RTRW dengan rencana pembangunan, karena terdapat perbedaan lokasi maupun arahan fungsi infrastruktur. Cth: Perbedaan lokasi rencana antara rencana tata ruang dan rencana pembanguanan	a. Menyandingkan data lokasi antarprogram RTRW. b. Menyandingkan data lokasi program RTRW dengan program rencana pembangunan. c. Menemukan adanya "inkosistensi" atau ketidaksesuaian secara lokasi antara RTRW dengan rencana pembangunan

TABEL II.6. CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI WAKTU

Jenis Program Pemanfaatan Ruang

Kriteria Penilaian Waktu

Program pemanfaatan ruang

Sinkronisasi waktu dilakukan dengan melihat keterkaitan waktu, program prasyarat dan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui status realisasi pelaksanaan program. Kriteria penilaian untuk sinkronisasi waktu. Informasi dan data mengenai realisasi pelaksanaan program diperoleh dari survei sekunder dan/atau survei primer melalui konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Dalam analisis pengisian rekomendasi waktu pelaksanaan program perlu memperhatikan: Program dengan klasifikasi "Program Prasyarat" dapat diusulkan sebelum atau bersamaan dengan program pemanfaatan ruang terkait. Kategori Program Prasyarat dan keterkaitannya dengan program lain mengacu kepada Tabel II.3. Program dengan status realisasi pelaksanaan program "sudah dilaksanakan" diisi tahun realisasi pada kolom rekomendasi waktu pelaksanaan dan program/kegiatan tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam rencana terpadu jangka menengah 5 (lima) tahunan. Program dengan status realisasi pelaksanaan program "sedang dilaksanakan" diisi rekomendasi waktu pelaksanaan sesuai progres pelaksanaannya (readiness criteria), jika progres pelaksanaan dapat dilaksanakan pada tahun ke-1, maka di rekomendasikan pada tahun ke-1 atau pada tahun-tahun selanjutnya. Program dengan status realisasi pelaksanaan program "belum dilaksanakan" diisi rekomendasi waktu pelaksanaan dengan melihat keterkaitan antara hulu dan hilir dengan program yang menjadi Program Prasyarat dalam suatu fungsi sistem infrastruktur. Program prasyarat yang merupakan program yang bersifat hulu perlu didahulukan waktu pelaksanaannya dibandingkan program yang bersifat hilir. Antarprogram atau antarkegiatan dalam satu fungsi sistem infrastruktur diharapkan memiliki outcome program yang sama (komplementer). Gambar 2.1. Ilustrasi Program Hulu-Hilir dalam Infrastruktur Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Setelah diperoleh waktu perkiraan pelaksanaan program melalui hasil analisis, perlu dilakukan diskusi dan konfirmasi kepada instansi pelaksana program agar selaras dengan rencana sektoral. Contoh Penilaian Waktu Pelaksanaan: Penyusunan rekomendasi waktu pelaksanaan pada program sistem jaringan air minum perpipaan perlu mempertimbangkan keterkaitan program dari hulu ke hilir. Misalnya untuk merencanakan SPAM dari sumber air baku Bendungan sebagai sumber air baku, maka perlu dilihat realisasi waktu pelaksanaan pembangunan bendungan dan target pembangunan SPAM dari RTR atau rencana pembangunan, misalnya didapatkan data hasil survei bahwa bendungan sedang dalam tahap konstruksi dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2027, kemudian terdapat target pembangunan SPAM dapat terwujud pada tahun 2029, maka waktu pembangunan dapat direkomendasikan untuk berjalan secara berurutan dimulai dari hulu yaitu dari bangunan pengambil air baku, dilanjutkan ke jaringan transmisi, instalasi pengolahan, unit distribusi, dan unit pelayanan mulai tahun 2027 hingga tahun 2029. Waktu pelaksanaan juga dimungkinkan direkomendasikan secara pararel jika waktu tersisa tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara berurutan setiap tahun, dengan catatan infrastruktur yang ada di hulu dimulai lebih dahulu pembangunannya.

TABEL II.7. FORMAT MATRIKS 3.1 REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI BERDASARKAN KETERKAITAN ANTARJENIS PROGRAM

No	Kode Program	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	SINKRON		TIDAK SINKRON			HASIL ANALISIS SPASIAL	Rekomendasi Tindak Lanjut
				Program Prasyarat	Program Optimasi	Diskoneksi	Diskontinu	Inkonsisten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	JLN.C.1	Pembangunan Jalan Kolektor Primer		JLN.E.2		-	-	-	berisi keterangan dan hasil screenshoot analisis spatial
	JLN.C.3			(Bentuk Pengisian yaitu Kode Program)		Bentuk pengisian berupa (Ceklis)
	JLN.C.20.t

(*) Contoh Pengisian Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi untuk Sektor Bina Marga.

Keterangan:

1. Kolom (1): Penomoran urutan program.
2. Kolom (2): Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 2 Kolom 14.
   - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut, sebagai usulan program baru.
3. Kolom (3): Program pemanfaatan ruang hasil sintesis (Matriks 2 Kolom 15).
   - Program diberi tanda bintang (*) jika program tidak tercantum pada RTRW.
4. Kolom (4): Lokasi berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 2 Kolom 17).
5. Kolom (5)-(6): Dukungan Program Prasyarat dan/atau Program Optimasi terhadap program pemanfaatan ruang terkait.
6. Kolom (7): Diisi dengan menceklis (v) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan "Diskoneksi".
7. Kolom (8): Diisi dengan menceklis (v) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan "Diskontinu".
8. Kolom (9): Diisi dengan menceklis (v) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan "Inkonsisten".
9. Kolom (10): Diisi dengan keterangan hasil analisis spasial yang dilakukan, lalu dilengkapi hasil screenshot analisis spasial pada program yang analisis.
10. Kolom (11): Rekomendasi Tindak Lanjut diberikan ketika hasil analisis sinkronisasi menunjukkan bahwa program pemanfaatan ruang pada kolom (3) memiliki ketidaksinkronan, rekomendasi tindak lanjut ini berupa usulan program baru untuk mensinkronkan program pemanfaatan ruang yang sudah teranalisis. Program rekomendasi tindak lanjut berfungsi sebagai masukan program pemanfaatan ruang pada Matriks 3.2.
    - Program Rekomendasi Tindak Lanjut disertakan pada list program pemanfaatan ruang paling akhir disetiap jenis programnya (Matriks 3.1 Kolom 3) dan pada kode program diberi kode tambahan (t) (Matriks 3.1. Kolom 2).

TABEL II.8. FORMAT MATRIKS 3.2 REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI WAKTU BERDASARKAN KETERKAITAN ANTARJENIS PROGRAM

No	Kode Program	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Rencana Tahun Pelaksanaan	SINKRON		Realisasi Pelaksanaan			Rekomendasi Waktu Pelaksanaan
					Program Prasyarat	Program Optimasi	Sudah Dilaksanakan (Tahun Realisasi)	Sedang Dilaksanakan (Progres)	Belum Dilaksanakan/ Usulan Program Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	JLN.C.1	Pembangunan Jalan Kolektor Primer		2025-2029		JLN.E.12		FS, DED		2025
	JLN.C.3	Pembangunan Jalan Kolektor Primer		2025-2027		JLN.E.14			Belum Terlaksana	2026
	JLN.C.20.t			2026-2029					Usulan Program Baru	2025

Keterangan:

1. Kolom (1): Penomoran urutan program.
2. Kolom (2): Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3.
   - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi, sebagai usulan program baru (Matriks 3.1 kolom 11).
3. Kolom (3): Program pemanfaatan ruang hasil sintesis program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 3).
   - Program diberi tanda bintang (*) jika program tidak tercantum pada RTRW.
4. Kolom (4): Lokasi beradasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 4).
5. Kolom (5): Rencana tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir (Matriks 2 Kolom 18).
6. Kolom (6)-(7): Dukungan Program Prasyarat dan/atau Program Optimasi terhadap Program Pemanfaatan Ruang terkait (Matriks 3.1 Kolom 5 dan Kolom 6).
7. Kolom (8): Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa tahun realisasi program yang "sudah dilaksanakan".
8. Kolom (9): Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa progres kegiatan yang "sedang dilaksanakan" terhadap realisasi program tersebut.
9. Kolom (10): Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa keterangan "belum dilaksanakan"/"usulan program baru".
10. Kolom (11): Rekomendasi Waktu Pelaksanaan berdasarkan analisis keterlaksanaan, waktu yang direkomendasikan adalah waktu exact.

TABEL II.9. FORMAT MATRIKS 3.3 REKOMENDASI MASUKAN UNTUK PENINJAUAN KEMBALI DALAM RANGKA REVISI RTR

No.	Kode	Program Pemanfaatan Ruang	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Lokasi	Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Sumber Data	Rekomendasi Waktu Pelaksanaan					Relasi Pola Ruang RTRW
								Tahun ...	Tahun ...	Tahun ...	Tahun ...	Tahun ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Keterangan:

1. Kolom (1): Penomoran urutan program.
2. Kolom (2): Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 3.1 Kolom 2.
   - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut hasil sinkrinisasi fungsi dan lokasi, sebagai usulan program baru (Matriks 3.1 kolom 11).
3. Kolom (3): Program pemanfaatan ruang hasil sintesis program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 3).
   - Program diberi tanda bintang (*) jika program tidak tercantum pada RTRW.
4. Kolom (4): Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang.
5. Kolom (5): Lokasi berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 4).
6. Kolom (6): Sumber dan/atau alternatif pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBD dan/atau alternatif pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah daerah.
7. Kolom (7): Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
8. Kolom (8): Sumber data program pemanfaatan ruang (sebagai contoh, program termuat dalam RPJMD, tetapi belum terncantum di dalam RTRW, maka pengisian sumber data diisi RPJMD, apabila usulan baru maka kolom ini diisi dengan hasil analisis SPPR).
9. Kolom (9) - (13): Rekomendasi Waktu Pelaksanaan yang diperoleh dari hasil analisis Sinkronisasi Waktu (Matriks 3.2 Kolom 11).
10. Kolom (14): Diisi dengan peruntukkan rencana pola ruang sesuai dengan RTRW, pada lokasi program pemanfaatan ruang, untuk memperlihankan relasi program pemanfaatan ruang dengan rencana Pola Ruang, sebagai gambaran informasi awal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

4. Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang

Tahap akhir SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah merumuskan rencana terpadu program pemanfaatan ruang pada lingkup wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilengkapi informasi detail program dan waktu pelaksanaan program setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input yang diperlukan dalam tahap ini meliputi:

1. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah beserta sasaran wilayah/kawasan dan lokasi yang dihasilkan pada Matriks 2 Kolom (15), Kolom (16), dan Kolom (17).
2. Usulan program baru dan lokasi hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi yang dihasilkan pada Matriks 3.1 Kolom (11).
3. Rekomendasi waktu pelaksanaan program hasil sinkronisasi waktu yang dihasilkan pada Matriks 3.2 Kolom (11).

b. Proses

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

1. Pengisian kode program, program pemanfaatan ruang dan sasaran wilayah/kawasan berdasarkan pada Matriks 2 Kolom (14), Kolom (15) dan Kolom (16).
2. Penambahan usulan program baru hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi yang dihasilkan pada Matriks 3.1 Kolom (11). Usulan program baru hasil sinkronisasi diberi kode tambahan (t). Contoh: JLN.B.1.t, LAT.C.10.t, dsb.
3. Pengisian lokasi program berdasarkan pada Matriks 2 Kolom (17).
4. Pengisian kelengkapan informasi
   Kelengkapan informasi program terdiri atas besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan dan instansi pelaksana program yang dapat dilakukan dengan menganalisis data sekunder dan data primer berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Informasi yang perlu dilengkapi adalah:
   • besaran: merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program pemanfaatan ruang, dapat diisikan satuan jumlah unit, paket, luasan, panjang, tinggi, volume, dsb
   • sumber dan/atau alternatif pembiayaan: merupakan perkiraan sumber pembiayaan untuk program pemanfaatan ruang yang berasal dari APBN, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan perundang-undangan.
   • instansi pelaksana: merupakan pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan program pemanfaatan ruang, meliputi instansi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta, serta masyarakat.
5. Pengisian tahun pelaksanaan program berdasarkan rekomendasi waktu pelaksanaan hasil sinkronisasi waktu pada Matriks 3.2 Kolom (11);
6. Mengklasifikasikan program berdasarkan klasifikasi sistem infrastruktur dan jenis infrastruktur yang mengacu pada Tabel II.3.

c. Output

Output pada tahap ini berupa:

1. Matriks 4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang menjadi matriks akhir dalam penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan akan menjadi input dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
2. Peta M4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang disajikan sesuai lingkup wilayah provinsi/kabupaten/kota sesuai lingkup penyusunan SPPR Daerah.

Format Matriks 4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel II. 10.

TABEL II. 10 FORMAT MATRIKS 4 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

No	Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun							Tahun Pelaksanaan Program
	Kode Program	Program Pemanfaatan Ruang	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan	Lokasi	Besaran	Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
A	Sistem Transportasi Darat
	JLN.D	Jaringan Jalan Kolektor Sekunder
1	JLN.D.1	-......
2	JLN.D.2	-......
	JLN.E	Jaringan Jalan Lokal Primer JLN.E
3	JLN.E.1	-......
	-......
	JLN...	dst...
	-......
B	Sistem Transportasi Laut
	LAT	Sistem Transportasi Laut
	LAT.C	Pelabuhan Pengumpan Regional
1	LAT.C.1	-......
		-
II. SISTEM JARINGAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
A	Sistem Jaringan Irigasi
	SDA.A	Jaringan Irigasi Primer
		-
	SDA.B	Jaringan Irigasi Sekunder
		-
III. SISTEM JARINGAN ..... (DST...)
		-

Keterangan:

1. Kolom (1): Penomoran berdasarkan urutan klasifikasi sistem infrastruktur, jenis infrastruktur, dan nomor program.
2. Kolom (2): Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 3.1 Kolom (2).
3. Kolom (3): Program pemanfaatan ruang hasil sintesis (Matriks 2 Kolom 15) beserta tambahan usulan program baru hasil sinkronisasi (Matriks 3.1 Kolom 11).
4. Kolom (4): Hasil integrasi seluruh sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang diperoleh dari Matriks 2 Kolom (16).
5. Kolom (5): Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan Matriks 2 Kolom (17) atau jika ada rekomendasi lokasi hasil sinkronisasi dapat diambil dari Matriks 3.1 Kolom (11).
6. Kolom (6): Prakiraan besaran program pemanfaatan ruang, angka beserta satuan, contoh: 17 Km, 1 unit, 2 Paket, 2 Ha, dsb.
7. Kolom (7): Sumber dan/atau alternatif sumber pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBD dan/atau alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Kolom (8): Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
9. Kolom (9) - (13): Arsiran yang menunjukan waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan rekomendasi hasil sinkronisasi waktu berdasarkan pada Matrik 3.2 Kolom 11.